Capres Lupa Masalah Sampah


Lingkungan hidup belum banyak disinggung

Kampanye calon presiden dan wakil persiden sudah dilakukan beberapa bulan lamanya, dan pemilu sudah tinggal menghitung hari. Namun sejauh ini kebanyakan capres menyoroti masalah ekonomi, demokrasi dan HAM serta keberagaman dan belum banyak masalah lingkungan hidup tersoroti. Dikutip dari data iklancapres.id (Gambar 1) menyebutkan bahwa masalah lingkungan masih sangat minim disoroti oleh capres baik 01 maupun 02 dibandingkan masalah Ekonomi, Demokrasi, HAM, Keberagaman dan Keadilan Hukum.

Gambar 1: Grafik kampanye capres 2019 berdasarkan isu yang diangat di media sosial (http://www.iklancapres.id/). Terlihat isu lingkungan masih cukup minim dibandingkan isu demokrasi, ekonomi ataupun keberagaman.

Lingkungan hidup merupakan satu aspek yang sangat penting bagi kehidupan dan kesehatan bangsa. Sebuah ironi ketika lingkungan hidup masih bekum banyak di angkat dalam kampanye oleh para capres. Berdasarkan data iklancapres.id (Gambar 2) tentang konten kampanye yang selama ini, lingkungan hidup baru disoroti sebanyak 22 kali oleh kubu 01 dan 16 kali oleh kubu 02. Hal ini menunjukkan masih sangat sedikitnya isu lingkungan hidup disinggung dalam kampanye yang telah dilakukan.

Gambar 2: Data Kemunculan Konten Kampanye Berdasarkan Isu yang diangkat. Masalah lingkungan hidup sebanyak 22 kali, capres 02 sebanyak 16 kali. (http://www.iklancapres.id/iklan)

Masalah Sampah

Isu masalah sampah, kususnya kantong plastik ahir-ahir ini kembali banyak diperbincangkan. Hal ini karena adanya paus jenis sperma yang mati di Wakatobi dan ditemukan dalam perutnya sampah sebanyak 5,9 kilogram. Dilansir dari trirti.id dalam perut paus tersebut ditemukan sampah gelas plastik 750 gram (115 buah), plastik keras 140 gram (19 buah), botol plastik 150 gram (4 buah), kantong plastik 260 gram (25 buah), serpihan kayu 740 gram (6 potong), sandal jepit 270 gram (2 buah), karung nilon 200 gram (1 potong), tali rafia 3.260 gram (lebih dari 1.000 potong).

Selain masalah paus yang mati karena sampah plastik, masalah sampah juga dapat menyebabkan beberapa dampak yang sangat merugikan bagi manusia dan lingkungannya. Sampah dapat menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan hingga gangguan kesehatan. Para peneliti asal Korea Selatan dan Greenpeace Asia timur menyebutkan bahwa garam yang berasal dari Indonesia sudah banyak tercemari oleh makroplastik.
Gambar 3: Banner makroplastik yang sudah ada di garam Indonesia (https://twitter.com/idDKP)

Sementara para capres belum ada yang terobsan untuk mengatasi masalah sampah, sampah terus diproduksi ribuan ton per harinya. Dilansir dari kompas.com tahun 2018 warga Jakarta terus mengeluarkan 7.000 ton sampah setiap harinya dengan sampah plastik sebanyak 1.900-2.400 ton. Sampah tesebut kemudian dikirim ke TPA Bantar Gebang Bekasi dan pemda DKI harus mengeluarkan setidaknya 138 millyar dana kompensasi sampah ke pemerintah Bekasi, jumlah uang yang tidak sedikit tentunya.

Lupa Masalah Sampah

Sektor masalah sampah merupakan satu yang sangat minim disinggung oleh kedua kubu capres. Berdasarkan data iklancapres.id (Gambar 5) masalah sampah hanya satu kali diangkat oleh kubu 02, sementara kubu 01 belum sama sekali mengangkat kampanye masalah sampah. Capres 02 hanya sekali mengkampanyekan tentang sampah yaitu deklarasi greakan anti sampah plastik yang dilakukan pada 7 Januari 2019 dalam akun twitter Partai Gerindra. Namun gerakan yang diusung masih sebatas meminimalisir jumlah kantong plastik yang akan dipakai dimasa mendatang, belum ada solusi mengolah sampah yang sudah ada. Selain itu, gerakan yang diusung juga tidak ada bedanya dengan gerakan sejenis yang sering dilakukan.
Gambar 4: Data Kampanye Media Sosial Kategori Permasalahan Lingkungan Hidup Frekuensi Kemunculan (http://www.iklancapres.id/iklan/socmed/subissue/5/1/lingkungan-hidup)

Dalam debat kedua yang mengangkat bidang infrastruktur, energi dan lingkungan hidup, kubu 01, Jokowi, sempat menyinggung masalah sampah. Jokowi berkata “Kita ingin mengurangi sampah plastik di sungai maupun di laut, saya kira itu kita ingin dedikasi ini, dan kita ingin Indonesia maju,”. Namun bagaimana jalan untuk mengurangi sampah tersebut juga masih belum dipaparkan. Mungkinkah kebijakan lama pemerintahan Jokowi akan diterapkan kembali dalam menghadapi masalah sampah?

Kebijakan Sampah yang pernah dilakukan oleh Jokowi

Pemerintahan jokowi pernah dilakukan pembatasan plastik berbayar. Kebijakan ini menerapkan biaya tambahan untuk siapa saja yang hendak pakai kantong plastik saat melakukan perbelanjaan. Kebijakan ini berlaku pada tahun 2016 dengan masa uji coba yang berakhir pada 30 September 2016. Namun setelah selesai masa uji coba, tidak ada kelanjutan kebjiakan ini dan kantong plastik pun digratiskan kembali.

Tahun 2018 degan adanya kasus kematian paus seperma seperti yang dijelaskan diatas, masalah plastik mencuat kembali. Namun Pemerintah pusat dan Kementerian KLHK mengeluarkan kebijakan lain. Dikutip dari tirto.id Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono, mengatakan masalah sampah dikembalikan ke pemerintah daerah karena pengelolaan sampah sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari provinsi maupun kabupaten/kota. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam voaindonesia.com juga menjanjikan insentif khusus bagi daerah yang mampu mengurangi penggunaan kantong plastik dan berlaku mulai 2019.

Pemerintah daerah juga sudah menerapkan kebijakannya yang berbeda terkait masalah sampah. namun sejauh ini belum ada daerah yang berhasil mengatasi masalah sampah, khususnya masalah sampah plastik. Hal ini karena masyarakat sudah terbiasa dengan kepraktisan penggunaan kantong plastik. Sangat sulit mengubah kebiasaan tersebut ketika belum ada aternatif bahan lain yang sesuai dengan kemampuan plastik. Saya termasuk kurang setuju dengan penerapan plastik berbayar ataupun pengurangan penggunaan plastik karena kepraktisannya, selama belum ada alternatif penggantinya. Saya lebih setuju dengan terobosan pengolahan plastik ataupun terlebih dulu membuat alat alternatif pengganti plastik. Terus apakah kebijakan pengurangan plastik dan penerapan plastik berbayar masih akan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi mendatang seandainya terpilih kembali? Dan bagaimana pemerintahan Prabowo menghadapi masalah sampah plastik jika terpilih menjadi Presiden? Entah lah.

(a)                                                                                      (b)
Gambar 6: banner peraturan pemerintah daerah masalah sampah (a) pemerintah provinsi bali yang melarang penggunaan plastik sekali pakai, (b) pemerintah kota bogor yang merlarang penyediaan kantong plastik di pusat perbelanjaan.

Apa yang diharapkan jadi bagian kampanye capres dari masalah sampah?

Mengutip perkataan Jokowi juga disetujui oleh Prabowo saat debat kedua kemarin “Sudah kita mulai dengan melakukan produksi B20 ini akan kita teruskan sampai ke B100. Sehingga ketergantungan pada energi fosil akan semakin dikurangi dari tahun ke tahun”. Namun sebagai sumber energinya, kedua capres masih mengandalkan dari kelapa Sawit. Padahal perkebunan sawit yang berkembang pesat belakangan ini berdampak negatif terhadap kelestarian hutan dan lingkungan. Capres lupa bahwa kebun sawit telah menghabiskan jutaan hektar hutan Indonesia yang menjadi paru-paru dunia dan rumah ribuan satwa.

Capres lupa bahwa sampah masih menjadi masalah dan berpotensi sebagai sumber energi. belum dimanfaatkan sebagai sumber energi. Banyak negara luar yang bisa dijadikan pecontohan untuk Indonesia seandainya para Capres berniat menjadikan sampah sebagai sumber energi. Misalnya Belanda dengan pembangkit listrik sampahnya ataupun pengolahan sampah Swedia sehingga negara ini bahkan mengimpor sampah dari negara lainnya.

Lantas kenapa capres lupa dengan masalah sampah? Mungkin belum ada peraturan perundang-undangan masalah sampah sehingga pemerintah ataupun Capres masih menyepelekan sampah?Ternyata ada peraturan perundang-undangan tentang sampah yaitu UU No. 18/2008 tentang pengelolaan sampah dan turunannya. Dalam undang-undang tersebut pemerintah pusat dan pemeruntah daerah harus menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Namun 10 tahun undang-undang itu ada masalah sampah masih belum teratasi dengan baik. Trus apa yang membuat para capres lupa masalah sampah? Ataukah belum ada contoh pengelolaan sampah jadi energi di Indonesia sendiri?

Dikutip dari okezone.com Dosen Program Studi (Prodi) Teknik Kimia Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta Zahrul Mufrodi melakukan inovasi memanfaatkan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak (BBM) melalui proses pirolisis. Lebih lanjut dikatakan bahwa pirolisis 20 kilogram (kg) plastik bisa menghasilkan sekitar listrik sebesar 2,5 kilowatt. Seandainya pemerintah pusat dengan APBN ataupun ratusan milyar uang yang dikeluarkan pemprov DKI untuk membuang sampahnya ke Bantar Gebang digunakan untuk mendanai penelitian pengolahan sampah dan membangun fasilitasnya. Tentunya akan sangat mampu untuk menjadikan sampah sebagai sebuah anugerah bukan lagi masalah.

Selain sampah plastik, ada sampah organik yang jumlahnya tidak kalah banyak dengan sampah plastik. Namun belum ada capres yang berjanji atau merumuskan program pembuatan pambik pupuk organik nasional dan membagikan pupuk organik tesebut secara cuma-cuma ke petani. Dengan itu, pemakaian pupuk kimia di pertanian dapat ditekan, selain mengurangi dampak lingkungan pupuk kimia juga akan mengurangi beban pembelian pupuk kimia petani. Namun lagi-lagi capres masih lupa masalah sampah.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari tulisan ini yaitu capres untuk prouksi energi hingga B100 dapat dilakukan dengan mengatasi masalah sampah. Masalah sampah plastik yang masih mencemari lingkungan ataupun kelestarian hutan dapat pula tetap terjaga dari alih fungsi lahan untuk Kelapa Sawit. Disisi lain, produksi plastik tidak perlu di kurangi dan pabrik plastik terus berproduksi dengan ribuan karyawan yang menggantungkan hidup darinya. Sampah organik juga dapat digunakan untuk memajukan pertanian Indonesia. Namun capres masih lupa masalah sampah.

Bahan bacaan:
Andreas Damianus. 2018. Apa Kabar Kebijakan Kantong Plastik Berbayar? https://tirto.id/apa-kabar-kebijakan-kantong-plastik-berbayar-dapb
Jurnalis Sindo. 2017. Sampah Plastik Kini Jadi Energi Terbarukan. https://economy.okezone.com/read/2017/11/29/320/1822419/sampah-plastik-kini-jadi-energi-terbarukan
Sucahyo Nurhadi. 2019. Sampah Plastik Sepi di Debat, Giat di Masyarakat. https://www.voaindonesia.com/a/sampah-plastik-sepi-di-debat-giat-di-masyarakat/4791659.html
Velarosdela Rindi Nuris. 2018. Jakarta Produksi 1.900-2.400 Ton Sampah Plastik Per Hari. https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/10/14392781/jakarta-produksi-1900-2400-ton-sampah-plastik-per-hari


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Entri yang Diunggulkan

Capres Lupa Masalah Sampah